AMPO – Pada Rabu, 4 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan para mantan menteri dan wakil luar negeri di Istana Negara, Jakarta. Diskusi intensif selama kurang lebih tiga jam ini secara khusus membahas keputusan strategis Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh diplomat senior yang berpengalaman dalam politik luar negeri Indonesia. Tampak hadir para Menteri Luar Negeri seperti Marty Natalegawa, Retno Marsudi, Alwi Shihab, dan Hassan Wirajuda, serta Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.
Selain itu, peneliti Senior Jusuf Wanandi dan Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono juga turut serta, menunjukkan komitmen berbagai pihak terhadap isu ini. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya konsolidasi pandangan dan strategi diplomasi Indonesia di kancah global.
Memperjelas Posisi Indonesia di Dewan Perdamaian
Usai pertemuan, mantan Menteri Luar Negeri periode 2001-2009, Hassan Wirajuda, mengungkapkan bahwa forum tersebut memberikan banyak informasi krusial. Hassan menekankan bahwa pembahasan berfokus pada berbagai aspek politik luar negeri, terutama terkait pembentukan BoP dalam kerangka penyelesaian konflik di Gaza.
Beliau mengakui bahwa sebelumnya memang sulit mendapatkan informasi yang akurat mengenai diplomasi antar negara terkait inisiatif ini. Oleh karena itu, pertemuan di Istana Negara ini sangat berharga dalam memberikan pemahaman komprehensif mengenai alasan di balik keputusan Indonesia untuk berpartisipasi dalam BoP.
Keterlibatan Indonesia dalam BoP ternyata tidak dilakukan tanpa perhitungan matang, melainkan melalui konsultasi erat dengan tujuh negara berpenduduk mayoritas Islam lainnya. Dengan total delapan negara Islam ini, diharapkan akan tercipta kekuatan penyeimbang yang signifikan dalam badan internasional yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump tersebut.
Hassan Wirajuda lebih lanjut menjelaskan bahwa delapan negara ini dapat menjadi kontrol penting terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil oleh BoP. Kekhawatiran akan peran Donald Trump yang mungkin terlalu dominan dapat diimbangi oleh kehadiran kolektif negara-negara Muslim ini, memastikan proses yang lebih adil dan terkontrol.
Kontribusi dan Fleksibilitas Keanggotaan
Mengenai iuran keanggotaan yang harus dibayarkan, Hassan Wirajuda menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam pertimbangan pemerintah. Belum ada keputusan final mengenai kapan kontribusi finansial tersebut akan diberikan, namun arahnya sudah jelas.
Hassan menambahkan bahwa wujud sumbangan Indonesia di BoP adalah untuk membantu rakyat Palestina di Gaza. Ini merupakan bentuk nyata kepedulian Indonesia terhadap penderitaan yang dialami rakyat Palestina, sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan.
Perdebatan mengenai tidak adanya keikutsertaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam BoP juga tidak dianggap sebagai masalah oleh Hassan. Beliau mengingatkan bahwa banyak upaya resolusi konflik di masa lalu, seperti Konferensi Meja Bundar 1949 dan pembebasan Irian Barat, berhasil tanpa campur tangan PBB.
Oleh karena itu, tidak perlu ada sikap apriori atau penafsiran negatif terhadap proses yang berlangsung di luar kerangka PBB, selama hasilnya konstruktif dan sesuai tujuan perdamaian. Keanggotaan Indonesia di BoP ini masih di tahap awal, dan diperlukan pandangan terbuka untuk menilai upaya yang dilakukan.
Hassan Wirajuda menekankan bahwa pertemuan ini memberikan penjelasan utuh tentang BoP, potensi kontribusi Indonesia, dan keleluasaan dalam memilih program-program yang akan dikembangkan. Program-program tersebut haruslah demi kepentingan rakyat Palestina di Gaza, memastikan fokus bantuan yang tepat sasaran.
Komitmen Tanpa Kompromi untuk Palestina
Meski telah menyatakan komitmen, Indonesia masih memiliki ruang untuk memutuskan apakah akan terus bergabung atau tidak dalam BoP. Hassan Wirajuda melihat inisiatif BoP sebagai salah satu jalan potensial untuk mengakhiri perang dan mengurangi korban jiwa.
Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk melanjutkan keanggotaan atau menarik diri, tergantung pada bagaimana proses BoP berjalan sesuai niatan luhur membantu rakyat Palestina. Ini menunjukkan sikap pragmatis namun berprinsip dalam diplomasi.
Mantan Menteri Luar Negeri periode 1999-2001, Alwi Shihab, mengkonfirmasi pernyataan Presiden Prabowo bahwa Indonesia dapat dengan mudah mundur dari BoP jika dewan tersebut tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia. Presiden Prabowo menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia semata-mata adalah komitmen untuk membela Palestina.
Alwi Shihab juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina, yakni menginginkan solusi dua negara atau “two-state solution”. Alwi bahkan menyebut solusi ini sebagai “harga mati” bagi Indonesia.
Oleh karena itu, pandangan seperti yang diungkapkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menolak solusi dua negara, tidak perlu didengarkan. Indonesia akan terus berjuang untuk penyelesaian yang adil dan permanen bagi Palestina.